Menteri Pendidikan Prancis Larang Sekolah Pakai MS Office 365 Gratisan

UNJABISNIS.COM – Microsoft, Google, Apple, dan perusahaan teknologi besar lainnya biasanya memiliki masalah dengan privasi dan penggunaan data. Hal ini sering kali menimbulkan trust issue di kalangan pengguna, apakah data mereka aman? Apakah data mereka disalah gunakan? Dan sebagainya.

Hal ini juga yang tampaknya dirasa oleh pemerintah Prancis. Karena kepercayaannya yang kurang dan sebagai langkah untuk melindungi data anak-anak, Menteri Pendidikan dan Pemuda Nasional Prancis mengatakan bahwa sekolah tidak boleh menggunakan Microsoft Office 365 dan Google Workspace versi gratis.

Sikap ini mencerminkan perhatian terus-menerus Eropa atas keamanan data cloud dan aturan privasi di sana. Pada bulan Agustus, anggota Majelis Nasional Prancis, Philippe Latombe mengatakan kepada Menteri Pendidikan Nasional Pap Ndiaye bahwa versi gratis Microsoft Office 365, meskipun menarik, hal tersebut sama dengan pembuangan ilegal.

Dia mengklaim bahwa ada masalah kontrol dengan data cloud di layanan tersebut. Pemerintah Prancis, dalam hal ini tidak senang data warganya berada di layanan cloud Amerika Serikat (AS).

Pekan lalu, Kementerian Pendidikan Nasional Prancis juga menerbitkan jawaban tertulis yang mengkonfirmasi bahwa kontrak pengadaan publik Prancis memerlukan ‘remunerasi’ pembayaran. “Oleh karena itu, penawaran layanan gratis pada prinsipnya berada di luar ruang lingkup pengadaan publik,” kata pernyataan kementerian tersebut.

Otoritas Prancis berpendapat bahwa layanan cloud Microsoft dan Google, yang menyimpan data di AS, tidak mematuhi peraturan data Eropa seperti GDPR dan “Schrems II”, keputusan tahun 2020 oleh Pengadilan Eropa tentang pembagian data lintas batas data.

Putusan “Schrems II” membatalkan perjanjian Perlindungan Privasi AS-UE. Ini karena pengadilan UE menemukan bahwa hukum AS tidak memenuhi standar privasi Eropa.

Kebijakan ‘Central Cloud’ dan National Commission for Computing and Liberty (CNIL) menyatakan pada Mei 2021 lalu bahwa institusi pendidikan tinggi disarankan untuk menggunakan layanan kolaborasi cloud yang sesuai dengan aturan GDPR atau General Data Protection Regulation, Undang-undang perlindungan data pribadi yang terkenal sangat galak saat ini.

Selain itu, universitas disarankan untuk tidak menggunakan Office 365 atau Google Workspace. Nggak hanya Prancis, otoritas perlindungan data Jerman juga sampai pada kesimpulan serupa pada tahun 2019. Mereka juga tidak mengizinkan penggunaan Microsoft Office 365 di ruang kelas.

Dilansir dari Gizchina, sejauh ini Google tidak menanggapi permintaan komentar. Microsoft juga demikian, mereka menolak berkomentar.

Namun, pada bulan Juli tahun ini, Microsoft mengumumkan Microsoft Cloud Sovereignty Edition. Ini adalah layanan yang memungkinkan pelanggan sektor publik untuk menggunakan layanan cloud Microsoft dengan cara yang sesuai kebijakan.

Microsoft juga berencana untuk menerapkan Batas Data UE pada akhir tahun 2022. Meskipun data dari pelanggan UE dapat diproses sesuai dengan peraturan data.

Google melakukan langkah serupa tahun lalu untuk memenuhi persyaratan perlindungan data UE. Bulan lalu, presiden AS menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan badan-badan AS untuk mengimplementasikan kerangka kerja privasi data transatlantik yang diumumkan pada bulan Maret.

UE sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi aturan tersebut, yang mungkin membutuhkan waktu. Setelah diadopsi, transfer data antara AS dan UE akan menjadi lebih mudah dikelola. Google dan Microsoft mungkin merasa lebih mudah untuk memenangkan kontrak komputasi awan dari pemerintah Eropa.



Sumber: www.jawapos.com

Related posts