ASO jadi Akhir TV Analog, Masuki Era Siaran TV Digital

UNJABISNIS.COM – Seperti halnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada 2022 setelah melalui drama panjang sejak 2016, tahun 2022 juga dikenang industri pertelevisian di Tanah Air. Tahun 2022 menjadi gong dari sahnya aturan Analog Switch Off atau ASO.

Aturan ASO secara sederhana adalah matinya TV analog dan berganti ke siaran TV digital. Siaran TV analog sendiri telah mengudara di Indonesia selama hampir 60 tahun lamanya. Melalui ASO, siaran TV dipindahkan ke teknologi digital. Mengutip keterangan resmi dari Kemenkominfo, siaran TV digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi sehingga masyarakat bisa menyaksikan siaran TV dengan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih.

Read More

Peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital juga membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi gratis selama 24 jam, yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui parabola atau langganan berbayar. Migrasi ke TV Digital ini juga ternyata berhubungan dengan 5G. Pasalnya, slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah.

Tak hanya itu, jaringan kualitas yang semakin bagus juga akan membuka peluang pekerjaan bagi berbagai elemen masyarakat beberapa waktu ke depan. Kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar kepada para masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Momentum ASO mulai mendapat angin di era Menkominfo ke Johnny G. Plate. Peraturan turunan yakni PP nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Permenkominfo No. 11 Tahun 2021, mewajibkan televisi beralih dari analog ke digital paling lambat 2 November 2022 hingga pada akhirnya meski masih diwarnai maju-mundur, aturan terkait ASO benar-benar lahir di 2022.

Perdana di 8 Wilayah

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) perdana di 8 wilayah yang berlangsung pada 30 April 2022 bisa menjadi contoh untuk ASO tahapan-tahapan berikutnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Penyiaran Kementerian Kominfo didapatkan hasil bahwa pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital berjalan dengan mulus.

“Perlu untuk memonitor dari waktu ke waktu sehingga ASO di delapan kabupaten dan kota ini bisa menjadi contoh yang baik untuk nanti dilakukan di multiple ASO berikutnya atau tahapan-tahapan ganda dari ASO,” kata Johnny yang hadir secara virtual dalam konferensi pers evaluasi ASO perdana, Minggu (1/5).

Menurutnya selain memantau evaluasi siaran yang muncul setelah menghentikan siaran TV analog, para bawahannya harus memastikan pembagian perangkat Set Top Box (STB) di wilayah yang bersiap menyambut ASO berikutnya juga perlu dipantau. Hal itu agar tidak terjadi masalah dalam masa transisi yang akan dilakukan sehingga siaran TV digital bisa berjalan tanpa kendala yang berarti.

“Saya berharap bahwa usaha multiple ASO ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah lewat Kominfo, untuk memastikan migrasi ke TV digital dilakukan dengan dampak minimal di masa transisi,” ujarnya.

Ia pun berharap ke depannya masyarakat Indonesia bisa menerima siaran digital sepenuhnya sehingga lebih banyak variasi bentuk siaran serta kanal-kanal TV baru yang bermunculan sehingga siaran TV nasional bisa semakin mendidik dan juga menghibur.

Adapun delapan wilayah yang pertama kali menjalani ASO di Indonesia ialah wilayah siaran Riau IV (Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai), NTT III (Kabupaten Timor Tengah Utara), NTT IV (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka), dan Papua Barat (Kabupaten Sorong dan Kota Sorong).

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/01). (Istimewa).

Dilaksanakan Bertahap

Johnny G. Plate menyebut migrasi televisi analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO) pada 2 November 2022 belum bisa dilaksanakan di semua wilayah. Dia mengatakan baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat.

“Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November,” ujar Plate, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang disaksikan secara daring pada Senin (24/10).

Johnny mengatakan kalau sejauh ini baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat. Delapan Kota dan Kabupaten di empat wilayah siaran telah dilaksanakan ASO pada bulan April yang lalu, Jabodetabek yang terdiri dari sembilan Kabupaten dan Kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022, dan 173 Kabupaten/Kota non terseterial service atau tidak ada layanan TV teresterial.

Johnny menyebut ada masalah pada distribusi STB yang masih perlu diperbaiki. Padahal dari sisi infrastruktur keseluruhan sudah tersedia.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. “Jadi kesimpulannya, peralihan ini dari (TV) analog ke digital itu akan dilaksanakan pada 2 November dan dilaksanakan secara bertahap,” terang Mahfud di kesempatan yang sama.

Mahfud mengatakan peralihan tersebut dilakukan secara bertahap karena masih ada beberapa infrastruktur, yakni STB yang belum selesai didistribusikan oleh beberapa TV swasta, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan TVRI telah menyelesaikan pendistribusian STB.

Sampai saat ini, kata Mahfud, baru sebesar 4,4 persen televisi swasta yang telah mendistribusikan STB. “Jadi, dari sudut pemerintah sudah siap, tinggal swasta nanti kami lakukan bersama-sama sesudah itu. Tapi secara umum, kami akan memenuhi ketentuan undang-undang,” terang Mahfud.

Manfaat ASO

Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Usman Kansong mengungkapkan manfaat besar bagi pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital bagi banyak pihak seperti masyarakat, lembaga penyiaran, hingga negara.

Hal itu disampaikan untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami dengan jelas maksud pelaksanaan ASO yang telah terjadi khususnya di wilayah Jabodetabek sejak 2 November 2022.

“Dengan beralih ke TV Digital, masyarakat akan menikmati kualitas siaran TV yang lebih baik karena gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih,” kata Usman dalam siaran persnya di Jakarta yang disebarkan, Sabtu (5/11).

Tidak hanya meningkat dari segi kualitas gambar, masyarakat Indonesia juga bisa menyongsong potensi lebih banyaknya konten-konten siaran karena jumlah kanal yang semakin banyak sehingga tentunya akan tercipta konten-konten yang lebih berkualitas.

Kelebihan lainnya yang diungkap ialah di samping adanya peningkatan kualitas gambar hingga kualitas isi konten masyarakat juga bisa menikmati layanan ini secara gratis. “Siaran TV Digital bersifat free-to-air dan bukan TV berlangganan, jadi masyarakat tidak perlu berlangganan ataupun menggunakan kuota paket data internet,” ujar Usman.

Ia juga menyebutkan lembaga-lembaga penyiaran yang telah melakukan migrasi dari sistem analog ke digital memiliki keuntungan khususnya dalam hal mengadopsi teknologi teranyar dan mengikuti perkembangan siaran TV secara global. ASO pun memberikan manfaat untuk menyiapkan para pelaku industri di penyiaran bisa memiliki resiliensi yang baik bersaing di era konvergensi.

“Investasi juga akan lebih efisien dalam jangka panjang, sejalan dengan potensi pemanfaatan infrastruktur bersama di era TV digital,” kata Usman.

Sementara itu bagi negara, ASO dinilai memberikan manfaat yang sangat besar terutama dari segi pemanfaatan digital dividen. Dengan beralihnya layanan analog ke digital, maka pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz bisa lebih efisien. Mulai dari peningkatan layanan internet hingga saluran khusus untuk pengingat kebencanaan bisa dihadirkan dengan memanfaatkan digital dividen.

“Efeknya berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga akan terjadi potensi peningkatan PDB yang signifikan,” katanya.

Ilustrasi: Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik. (Dery Ridwansah/ UNJABISNIS.COM)

Fenomena STB

Dampak kebijakan suntik mati siaran TV analog sendiri memang dirasakan masyarakat luas. Pasalnya mereka yang belum memiliki Smart TV atau masih menggunakan TV Tabung atau TV jadul, tidak bisa menikmati acara TV.

Alhasil sebagian masyarakat terpaksa membeli Set Top Box (STB), alat konversi siaran TV digital agar dapat diterima di pesawat TV analog. Meski dijanjikan dapat bantuan STB gratis dari pemerintah, faktanya belum merata.

Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli STB. Selain karena faktor ekonomi, STB di beberapa daerah juga menjadi langka dan sulit didapatkan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka enam posko bantuan Set Top Box (STB) gratis khusus rumah tangga miskin (RTM) ekstrem. Itu artinya, penerima hanyalah masyarakat yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Biro Humas Kominfo dalam siaran persnya, melaporkan sampai dengan 3 November 2022, sebanyak 476.088 unit Set Top Box atau 99,3 persen dari target 479.307 unit STB, telah terdistribusikan kepada penerima bantuan di wilayah Jabodetabek.

“Sedangkan secara nasional, nantinya akan ada bantuan Set Top Box (STB) sebanyak 4,3 juta STB, yang berasal dari komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau Stasiun Televisi Swasta penyelenggara Multipleksing (MUX),” kata biro humas Kominfo dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/11).

Pihaknya memastikan, penerima STB sudah diverifikasi dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serta telah diverifikasi dan validasi juga oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Sementara itu, Kominfo juga telah merinci jumlah STB dari Stasiun Televisi Swasta yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut komitmen masing-masing LPS, unit STB terdiri dari SCM (SCTV dan Indosiar) sebanyak 1.213.750 unit, Metro TV 704.378 unit, MNC Group (RCTI dan Global TV) sebanyak 1.143.121 unit.

Lalu, Trans Group (Trans TV dan Trans 7) sebanyak 616.511 unit, RTV sebanyak 500.000 unit, VIVA Group (TVOne dan ANTV) sebanyak 149.587 unit, serta Nusantara TV sebanyak 3.000 unit.

Kominfo juga menegaskan, soal bantuan STB untuk masyarakat, pihaknya hanya membantu jika ada kekurangan. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo sifatnya membantu bila ada kekurangan,” tegas Kominfo.

Sedangkan untuk masyarakat tergolong RTM yang belum mendapatkan dan ingin menanyakan terkait STB bantuan, bisa melakukan beberapa mekanisme pengajuan secara mandiri.

Kominfo menegaskan, pelaksanaan distribusi bantuan STB untuk rumah tinggi miskin di luar wilayah Jabodetabek akan terus dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain, sebagai salah satu faktor kesiapan dilakukannya ASO.

“Masyarakat golongan ekonomi mampu yang memerlukan perangkat STB dapat membeli secara mandiri. Perangkat STB telah dijual secara luas di toko-toko elektronik dan online marketplace dengan harga mulai dari Rp150 ribu. Terdapat lebih dari 70 tipe STB dari 45 produsen bersertifikasi Kominfo dengan berbagai variasi fitur yang ditawarkan,” pungkas Kominfo.



Sumber: www.jawapos.com

Related posts